Anggota DPR/MPR Raup Rp 80 Juta/bulan

Anggota DPR/MPR, bisa meraup pendapatan lebih dari Rp 80 juta per bulan. Hal tersebut terungkap dalam pengumuman kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/7) kemarin.



Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD yang juga mantan anggota DPR/MPR mengatakan, saat menjadi anggota DPR/MPR, dirinya bisa meraup pendapatan lebih dari Rp 80 juta per bulan. Hal tersebut terungkap dalam pengumuman kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/7) kemarin. "Pemasukan saya sewaktu menjadi anggota DPR/MPR mencapai Rp 86 juta per bulan," kata Mahfud MD.

Mahfud memaparkan, sebagai anggota DPR, pendapatan bulanannya sebesar Rp 48.600.000 yang terdiri atas gaji serta beragam tunjangan yaitu tunjangan komisi, fungsional, komunikasi intensif, listrik/telepon, dan penyerapan aspirasi. Sedangkan sebagai anggota MPR, lanjut Mahfud, pendapatannya adalah sebesar Rp 27.500.000 yang terdiri atas tunjangan jabatan dan honorarium kegiatan seperti sosialisasi ke daerah, rapim/rakor tim sosialisasi UUD.

Ia juga mengatakan, terdapat pendapatan insidental sebagai anggota DPR/MPR dalam hitungan setahun bila dirata-rata per bulan, yaitu uang kunker kolektif komisi empat kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 1.650.000, uang kunker keluar negeri DPR satu kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 3.700.000, dan uang kunker ke luar negeri MPR satu kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 3.700.000. Selain itu, terdapat pula uang rapat konsinyasi untuk koordinasi dan sinkronisasi RUU inisiatif dengan rata-rata per bulan Rp 1.500.000.

Mahfud juga menuturkan, terdapat pula pendapatan yang tidak dapat dirata-ratakan per bulan antara lain dan bantuan pembelian mobil sebesar Rp 80 juta pada 2004 ketika tahun pertama dirinya menjabat sebagai anggota DPR.